Tulisan ISD (Konflik Internasional)

Kelompok Al Qaida di Irak hari Senin mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan penembakan dan pemboman selama liburan Idul Adha yang menewaskan puluhan orang di sejumlah penjuru negara itu.

Menurut Negara Islam Irak (ISI), serangan-serangan selama liburan empat hari mulai Jumat dilakukan sebagai pembalasan atas penangkapan sejumlah wanita Arab Sunni oleh pasukan keamanan Irak dalam upaya menemukan kerabat pria mereka yang diburu aparat.

Kelompok Al Qaida itu menyatakan menugasi anggota-anggotanya di Baghdad dan daerah lain di Irak untuk melancarkan serangan-serangan itu sebagai pesan cepat kepada pemerintah Irak.

"Mereka akan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak akan bisa bermimpi dengan tenang pada malam atau siang hari, pada Hari Raya atau bukan," katanya.

Serangan-serangan pada liburan Idul Adha menewaskan 44 orang dan mencederai lebih dari 150, dan kekerasan terburuk terjadi pada Sabtu ketika 31 orang tewas.

Gelombang serangan Al Qaida itu merupakan yang terakhir dari rangkaian kekerasan yang meningkat lagi di Irak pada tahun ini.

Pemerintah Irak mengumumkan September sebagai bulan paling mematikan dalam waktu lebih dari dua tahun, dengan jumlah korban tewas dalam serangan mencapai 365.

Statistik yang disusun kementerian-kementerian kesehatan, dalam negeri dan pertahanan menunjukkan bahwa 182 warga sipil, 88 polisi dan 95 prajurit tewas dalam serangan-serangan pada September.

Menurut data itu, 683 orang cedera -- 453 warga sipil, 110 polisi dan 120 prajurit.

Jumlah korban pada September itu merupakan angka tertinggi yang diumumkan pemerintah sejak Agustus 2010, ketika 426 orang tewas dan 838 cedera dalam serangan-serangan.

Sepanjang Agustus, menurut hitungan AFP yang berdasarkan atas sumber-sumber keamanan dan medis, 278 orang tewas dalam serangan-serangan di Irak.

Serangan-serangan itu berlangsung setelah pemerintah Irak mengumumkan bahwa 325 orang tewas dalam kekerasan di Irak sepanjang Juli, yang menjadikannya sebagai bulan paling mematikan di negara itu dalam waktu hampir dua tahun.

Angka dari pemerintah biasanya lebih rendah daripada yang diberikan oleh sumber-sumber lain, namun jumlah korban pada Juli itu lebih tinggi dibanding dengan data yang dihimpun oleh AFP berdasarkan laporan dari aparat-aparat keamanan dan petugas medis.

Menurut hitungan AFP, sedikitnya 278 orang tewas dan 683 cedera akibat kekerasan di Irak sepanjang Juli, sedikit lebih rendah daripada angka pada Juni.

Irak dilanda kekerasan yang menewaskan ratusan orang dan kemelut politik sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.

Tulisan ISD (Konflik Nasional)

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, fenomena konflik antarlembaga negara penegak hukum yang berlarut itu semakin memperburuk citra penegak hukum di tanah air. Menurutnya, pengunduran tim penyidik itu semakin membuka peluang konflik antara Polri dan KPK.

"Tuntutan Polri ke KPK menunjukkan bahwa Polri semakin percaya diri untuk memulai perang secara terbuka," kata Eva, Jumat (2/11/2012).

Selain itu, konflik kedua lembaga hukum itu atas sepengetahun presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu yang mengakibatkan Polri semakin gencar melakukan serangan kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs itu.

"Saya yakin ini sepengetahuan presiden sehingga Polri memaksakan tuntutan agak membabi buta dan pantas jika penyidik Polri mundur karena polisi bisa melakukan apa saja kepada mereka," kata Eva.

Untuk itu, kata Eva, keluarnya penyidik itu harus mendapat antisipasi. Karena kerja penyidik adalah kerja tim, maka penyesuaian segera dilakukan agar tidak mengganggu penyidikan terhadap kasus tindak kejahatan korupsi.

"Ke KPK saja berani apalagi kepada para (mantan) penyidik mereka. Konflik sudah terbuka, KPK menghadapi beban berat ke dalam dan ke luar," tegas politikus PDIP itu.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan nama lima orang penyidik yang mengundurkan diri. Juru Bicara Johan Budi Sapto Prabowo pun memaparkan alasan yang dicantumkan oleh lima penyidik itu dalam surat pengunduran diri yang dikirimkan ke Pimpinan KPK. Polri kemudian menyatakan, penyidik yang mengundurkan diri berjumlah enam orang.

Menurut Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, KPK juga meminta Polri menarik dua penyidik di KPK karena sudah bekerja selama delapan tahun di institusi tersebut.

Tulisan ISD (Konflik Regional)

Tanggal 10 Agustus 2012, saya mendampingi Jusuf Kalla ketika bertemu Presiden Myanmar U Thein Sein di Myanmar.

Presiden yang membuka jalan demokrasi di negeri pagoda tersebut mengeluh kepada Kalla atas pemberitaan mengenai konflik komunal di negerinya: antara etnis Rohingya dan etnis lainnya, yang dinilainya tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya.Presiden Myanmar menilai Kalla adalah orang yang punya pengalaman dan rekam jejak di bidang perdamaian, khususnya di Ambon, Poso, dan Aceh, sehingga meminta sarannya. Kalla mengingatkan, pemberitaan memang bisa liar ke mana-mana bila kesan ketertutupan dipelihara.Maka, jalan keluar yang paling baik: buka pintu informasi seluas-luasnya. Buka pintu tempat konflik itu berlangsung. Biar syak wasangka bisa ditepis. Hari itu juga, Presiden Myanmar mempersilakan Kalla bersama timnya berkunjung ke Provinsi Rakhine, tempat konflik komunal itu.Akibat konflik komunal tersebut, lebih dari 70 orang meninggal, lebih dari 3.000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal. Maka, yang pertama harus dilakukan adalah segera merehabilitasi bangunan, terutama rumah ibadah.Tidak boleh ada puing-puing yang jadi penanda dan pemicu rasa marah dan dendam. Tidak boleh ada reruntuhan yang bisa dipersepsikan sebagai monumen kekalahan di satu pihak dan kemenangan di pihak lain.Setelah itu, rumah dan tempat tinggal dibangun ulang supaya penduduk kedua belah pihak bisa kembali hidup dengan kepastian. Bila mereka tetap di penampungan sementara, rasa kegelisahan mengenai kepastian masa depan bisa memicu amuk dan memotivasi perang kembali.Langkah berikutnya, sekolah-sekolah kembali dibangun. Dengan sekolah, anak-anak kedua belah pihak bisa kembali menapaki masa depan mereka. Kepastian tentang eloknya masa depan itulah yang membuat orang atau kelompok masyarakat hidup secara harmoni.Berbarengan dengan itu, kebutuhan utama para pengungsi: makanan, minuman, air bersih, dan masalah kesehatan juga jadi keniscayaan. Kebutuhan dasar ini harus disiapkan agar mereka tak merasa bahwa lantaran konflik dan kekerasan hidup mereka menjadi penuh nestapa.Akar masalah: kemiskinanBanyak pihak mempersepsikan konflik komunal di Myanmar kali ini adalah konflik agama: Islam versus Buddha. Sejatinya, konflik komunal di Myanmar tidak ada kaitannya dengan agama. Kebetulan saja etnis Rohingya menganut Islam sementara yang lain Buddha dan Kristen.Dalam konteks ini, konflik komunal terjadi karena masalah kemiskinan. Provinsi Rakhine adalah provinsi termiskin dari 13 provinsi di Myanmar.Kemiskinan dengan mudah menyulut api kemarahan karena sensitivitas dalam segala hal selalu terjadi. Malah, sebenarnya, lebih ada kemungkinan pengaruh perbedaan etnis yang menjadi sumbu konflik dibanding kemungkinan pengaruh agama.Myanmar adalah negara dengan tingkat kemajemukan etnis yang amat tinggi. Bahkan, tujuh provinsi di negara itu dibangun di atas landasan etnisitas. Bukan sekadar yurisdiksi geografis.Di sinilah urgensinya, mengapa kita harus menahan diri untuk tidak terburu-buru bereaksi dan menyikapi konflik komunal di Myanmar sebagai konflik agama. Penilaian tergesa-gesa bukan menyelesaikan soal, malah acap kali justru menambah runyam.Untuk penyelesaian jangka panjang, Pemerintah Myanmar harus menerima kenyataan: etnis Rohingya yang berasal dari etnis Bengali (Banglades) adalah warga negara Myanmar yang memiliki status yuridis, sama dengan etnis lain.Dengan demikian, status kewarganegaraan etnis Rohingya harus diperjelas dan dituntaskan. Status yang tidak jelas bisa dipersepsikan sebagai tindakan diskriminatif dan melahirkan rasa ketidakadilan.Ketika kami meninggalkan Myanmar menuju Tanah Air, dari atas saya melihat betapa eloknya Myanmar. Betapa damai negeri ini dengan pepohonan rimbun, hamparan sawah yang luas, dan air yang mengalir tenang.Lalu, saya pun teringat ucapan seorang raja, 2.500 tahun silam: ”Hanyalah damai, bukan konflik dan kekerasan yang bisa berbicara tentang eloknya masa depan.” Perspektif inilah yang seyogianya kita pakai dalam menyikapi konflik di Myanmar.

Tugas ISD (Konflik Lokal)

Peristiwa kekerasan antara warga dengan pihak perusahaan di Mesuji, baik yang berada di Lampung maupun di Sumatera Selatan, bukanlah hal baru.

Seperti antara warga Desa Sungai Sodong dengan PT SWA dan warga warga Kampung Sri Tanjung, Mesuji, dengan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI), yang berdampak pengurasakan bangunan hingga memakan korban sebenarnya bukan hal baru.

Di daerah yang dulunya termasuk wilayah Kerajaan Tulangbawang, sebuah kerajaan tua sebelum Kerajaan Sriwijaya berdiri ini sering kali terjadi bentrokan antara massa dengan sebuah perusahaan. Pada 13 dan 15 Desember 1998, ribuan petambak di PT Wachyuni Mandira (WM) melakukan perlawanan dengan pihak perusahaan.

Kekerasan terjadi terhadap petambak yang diduga dilakukan aparat keamanan dan karyawan. Sementara para petambak merusak aset milik perusahaan Sjamsul Nursalim, sang koruptor yang hingga kini belum tertangkap.

Peristiwa ini mendapat perhatian dari Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia (HRW). Saat itu Sidney Jones, ketika masih bekerja di HRW, melakukan investigasi ke lokasi konflik, termasuk dilakukan aktifis Munir yang juga turut memperjuangkan persoalan tersebut.

Namun, akhirnya perjuangan petambak yang menuntut kejelasan kepemilikan tambak sebagai plasma tetap kandas, justru puluhan petambak yang dituduh sebagai provokator disidangkan dan dipenjara. Pada saat yang sama, bentrokan juga terjadi di perusahaan PT Dipasena, juga perusahaan penambakan udang milik Sjamsul Nursalim yang menguasai
Bumi Dipasena seluas 16.200 hektare.

Berbeda dengan PT WM yang kini cenderung tenang. Konflik di lokasi petambakan udang di Bumi Dipasena terus berlanjut, meskipun yang mengelola petambakan berpindah tangan ke perusahaan PT AWS (Aruna Wijaya Sakti). Selama hampir setahun ini warga memblokir semua jalan menuju lokasi di Bumi Dipasena, yang merupakan petambakan udang terbesar di Asia Tenggara, sehingga sebanyak 7.700 petambak tidak dapat berbudi daya udang.

Tetapi, di tengah kecemasan orang akan konflik di Bumi Dipasena, justru muncul konflik antara warga Kampung Sri Tanjung, Mesuji, dengan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) yang menewaskan satu orang warga dan beberapa orang terluka akibat peluru dari aparat keamanan. Konflik ini bersama konflik berdarah di Sungai Sodong, Mesuji, Sumatera Selatan, tengah diinvestigasi oleh pemerintah, terkait dengan dugaan pelanggaran HAM.

Meskipun belum menjurus ke konflik berdarah, pemerintah jangan melupakan konflik antara warga dengan PT AWS, yang sebetulnya memiliki potensi ledakan lebih besar. Sebab berdasarkan informasi yang didapat, para petambak tradisional kecewa dengan PT AWS yang tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat, hasil kesepakatan warga dengan PT AWS, yang
dimediasi beberapa pihak, termasuk Komnas HAM.

Dari beberapa data di atas, para pengusaha, pemerintah, dan aparat keamanan, tampaknya harus memiliki strategi baru dalam mengembangkan usahanya di kawasan Mesuji dan Tulangbawang, sehingga di masa
mendatang, konflik dapat dihentikan. Mungkin langkah yang harus diambil, seperti diungkapkan JJ Polong, seorang aktifis dari Serikat Petani Indonesia (SPI), tanah warga yang diambil harus dikembalikan, dan hentikan semua langkah yang menggusur tanah warga, khususnya tanah ulayat.